Pages

Selasa, 04 Februari 2014

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN




I.   Objek
1.     Seluruh BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan;
2.     Selain Tanah dan/atau Bangunan:
a.     memiliki Bukti Kepemilikan;
b.  tidak memiliki Bukti kepemilikan tetapi nilai perolehannya di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/ satuan.
II.   Dasar Hukum
1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
3.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Lampiran I;
4.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Kepala Kantor Wilayah Dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan.
III.   Pertimbangan/alasan
1.     Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan K/L;
2.     Untuk dioperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi K/L;
IV.   Tata Cara
1.   Pengguna/kuasa pengguna barang menyelesaikan dokumen kepemilikan;
2.   Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengguna Barang;
3.   Pengguna Barang, mengajukan usulan penetapan status penggunaannya kepada Pengelola Barang;
4.   Pengelola Barang melakukan kajian dan pertimbangan, dalam hal:
5.   Usulan ditolak (disertai alasan);
6.   Usulan disetujui,Pengelola Barang menerbitkan keputusan penggunaan BMN pada K/L;
7. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
8.   Pengguna/Kuasa Pengguna Barang melaksanakan penatusahaan dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.

V.    Flowchart/Alur Proses
Uraian
KPB
Pengguna Barang
Pengelola Barang
1. Usulan 
2. Ditolak


3. Diterima


4. Pencatatan

VI.    Data/Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung
T/B
Selain T/B
Dokumen/Bukti Kepemilikan
KIB
Lokasi
-
Jenis & Spesifikasi BMN
Nilai Perolehan BMN
VII.    Format Lampiran Surat Usulan
A.   BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan
No
Nama              Barang
Kode                    Barang
NUP
No. Bukti             Kepemilikan
Lokasi
Luas
Tahun         Perolehan
Nilai            Perolehan
Kondisi/        Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10










   
Cara Pengisian Format Lampiran:
No
Uraian Kolom

Isian
1
No urut
:
Nomor urut BMN yg diusulkan
2
Nama Barang
:
Nama Barang sesuai SIMAK
3
Kode Barang
:
0.00.00.00.000 è sesuai kode pencatatan
4
NUP
:
Nomor Urut Pendaftaran BMN dalam SIMAK
5
Nomor Bukti Kepemilikan
:
Nomor Sertifikat/IMB
6
Lokasi
:
Mis. Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat, ….dll
7
Luas
:
Luas Tanah / Bangunan yang diusulkan
8
Tahun Perolehan
:
Tahun perolehan sesuai dokumen perolehan/ kepemilikan, mis  tahun 1998,1999,2000,2001…dll
9
Nilai Perolehan dan Nilai Buku
:
Nilai sesuai yang tercatat dalam SIMAK BMN/Laporan Barang Pengguna
10
Kondisi
:
Rusak Berat/Rusak Ringan/Baik



No
Nama Barang
Kode Barang
N
U
P
Merk/Type
Tahun Perolehan
Nilai Perolehan
Kondisi/ 
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8









Cara Pengisian Format Lampiran:
No
Uraian Kolom

Isian
1
No urut
:
Nomor urut BMN yg diusulkan
2
Nama Barang
:
Nama Barang sesuai SIMAK
3
Kode Barang
:
0.00.00.00.000 è sesuai kode pencatatan
4
NUP
:
Nomor Urut Pencatatan BMN dalam SIMAK
5
Merk/Type
:
Misal Toyota, Honda, Olimpic, ….dll
7
Tahun Perolehan
:
Tahun perolehan sesuai dokumen perolehan/ kepemilikan, misal  tahun 1998, 1999,2000,2001…dll
8
Nilai Perolehan dan Nilai Buku
:
Nilai sesuai yang tercatat dalam SIMAK BMN/Laporan Barang Pengguna
9
Kondisi/ Keterangan
:
Rusak Berat/Rusak Ringan/Baik

KETERANGAN:  
    Dalam hal satker dalam mengajukan usul Penetapan Status Penggunaan harus memperhatikan Pelimpahan Wewenang dari Kementerian Lembaga yang bersangkutan sebagai Pengguna Barang dan pelimpahan kewenangan Pengelolaan BMN pada Pengelola BMN sebagaimana pelimpahan kewenangan yang diatur dalam KMK 218/KMK.6/2013, yang dapat diunduh di : https://drive.google.com/file/d/0B-LJMfuXJlRSaTNockpqbEFNUk0/edit?usp=sharing.

                                      Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL KENDARI , telp (0401) 3128369  

http://www.klikvsi.com/?ref=VP1407704

0 komentar:

Poskan Komentar