Pages

Kamis, 20 Februari 2014

DJKN GOES TO CAMPUS


Ibarat sebuah entitas bisnis yang semakin berkembang DJKN perlu lebih diperkenalkan kepada masyarakat, sehingga dapat dimengerti apa dan bagaimana peran DJKN selaku institusi yang melaksanakan sebagian fungsi dari Kementerian Keuangan, khususnya terkait pengelolaan kekayaan negara pelayanan penialian dan pelayanan lelang. Salah satu bentuk upaya mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan “DJKN Goes to Campus”. 

Untuk mewujudkan hal tersebut KPKNL Kendari pada Selasa 18 Februari 2014 dengan dimotori oleh Seksi PKN, melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan kekayaan negara, penilaian dan lelang bertempat di Universitas Haluoleo. Kegiatan tersebut diikuti kurang lebih 150 civitas academica Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, dengan narasumber Kepala KPKNL Kendari, Kepala Seksi PKN, Pelaksana Seksi PKN, dan Kepala Seksi Pelayanan Lelang.

Universitas dan Mahasiswa merupakan objek potensial untuk pengenalan DJKN, karena didalam komunitas kampus ini proses edukasi dan penyebaran informasi sangat mudah dilakukan dan diharapkan dalam forum sosialisasi ini dapat tercipta pemikiran maupun gagasan baru dari mahasiswa untuk pembaharuan DJKN kedepannya. 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Jurusan Akuntansi, Bpk. Arifudin dalam sambutannya menyatakan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan DJKN Goes to Campus, karena pengetahuan tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang yang akan disampaikan dapat membuka wawasan masyarakat dalam memahami bagaimana proses pengelolaan aset pemerintah. Selain itu beliau juga mengharapkan agar kerjasama antara instansi pemerintah dan kampus dapat terus dilakukan dan menjadi sebuah program yang berkelanjutan.

Setelah sambutan dari Ketua Jurusan Akuntansi, acara kemudian dilanjutkan dengan pengenalan organisasi DJKN, dalam sesi ini Kepala KPKNL Kendari Moh. Arif Rochman menyampaikan Profil Organisasi DJKN sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan yang membidangi pengelolaan atau management aset pemerintah dalam kesempatan itu pula beliau menyampaikan secara singkat pengaruh kinerja DJKN dalam opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Selain profil organisasi dalam kesempatan tersebut disampaikan pula tentang proses pengelolaan kekayaan Negara oleh salah satu pelaksana seksi PKN Angga Kunto Widianto, dilanjutkan dengan pengenalan tentang penilaian oleh Iwan Victor Leonardo dan pengenal tentang lelang oleh R. Arif Suharsono. Pembawaan materi yang ringan dan diselingi humor serta guyon menyegarkan suasana Ruang Aula Jurusan Akuntansi siang itu, mahsiswa pun antusias dalam menyimak materi yang disampaikan. Setelah materi berakhir dibuka sesi diskusi dan tanya jawab yang dimoderatori oleh Bpk. Arifudin, diskusi berjalan menarik karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa cukup kritis, minimnya waktu dan tingginya antusiasme mahasiswa dalam sesi ini menyebabkan tidak semua mahasiswa memperoleh kesempatan dalam mengajukan pertanyaan. Dalam sesi ini dibagikan juga door prize bagi (3) tiga peserta mengajukan pertanyaan paling kritis.

Pada akhir acara Kepala KPKNL Kendari menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan partisipasi segenap civitas academica Universitas Haluoleo, serta beliau juga mengharapkan kerjasama yang telah terjalin bisa terus berlanjut. Acara ditutup dengan pembagian sertipikat kepada para peserta .
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/goes-to-universitas-haluoleo 

Sabtu, 15 Februari 2014

BERSINERGI MENGELOLA BMN DK/TP



Wagub Prov.Sultra & Kakanwil DJKN Sulseltrabar
Bertempat di ruang kerja Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi tenggara, Brigjen (Purn) H. Moh. Saleh Salata menerima kunjungan Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan tenggara dan Barat (Sulseltrabar), Kepala KPKNL Kendari yang disertai dengan beberapa pejabat eselon III dan IV Kanwil DJKN Sulseltrabar dan KPKNL Kendari pada Kamis, 13 Pebruari 2014.

Dalam pemaparannya, Ngakan Putu Tagel menjelaskan tentang keberadaan Kanwil DJKN Sulseltrabar dan KPKNL Kendari sebagai salah satu unit vertikal di bawah DJKN Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan Negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang Negara, dan pelayanan lelang.

Di bidang pelayanan lelang, DJKN siap memberikan pelayanan apabila pemerintah daerah menghendaki untuk melakukan penjualan barang-barang milik daerah yang telah dihapus dengan cara lelang, untuk mengoptimalkan harga penjualan sehingga meningkatkan penerimaan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam bidang pengurusan piutang negara, selain mengurus piutang Negara, DJKN juga melakukan pengurusan piutang daerah. Oleh karena itu jika ada piutang daerah yang tidak dapat tertagih dapat diserahkan kepada KPKNL Kendari.

Wagub Sultra berjabat tangan dengan rombongan Kakanwil DJKN Sulseltrabar
Dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terkhusus yang berhubungan dengan nilai wajar aset tetap, pemda dapat bersinergi dengan Penilai KPKNL Kendari, tegas Ngakan.

Sedangkan dalam bidang pengelolaan barang milik negara, khususnya yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan (Dekon/TP), diperlukan peran serta Pemerintah Propinsi selaku koordinator Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik di propinsi maupun di 12 kota/kabupaten, untuk menjamin tertib fisik, tertib hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan BMN tersebut, tegas pria kelahiran Sembuwuk ini.

Brigjen (Purn) H. Moh. Saleh Salata menyampaikan permohonan maaf H. Nur Alam, SE, Msi, selaku Gubernur Sulawesi Tengara yang tidak dapat menerima kehadiran rombongan Kanwil DJKN Sulseltrabar karena keperluan tugas di luar negeri.

Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur dua periode ini menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kanwil DJKN Sulseltrabar dan jajarannya sebagai salah satu unit vertikal di Kementerian Keuangan, yang merupakan mitra kerja yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah.  Beliau sangat antusias dengan pemaparan Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar terkait pelayanan lelang, pengurusan Piutang Negara/Daerah,  pelayanan penilaian aset dan pengelolaan BMN DK/TP.

Pria yang merupakan mantan Bupati  Kabupaten Muna dan Ketua DPRD Propinsi Sultra ini menyatakan bahwa pihaknya merasa tersanjung atas kehadiran rombongan Kanwil DJKN Sulseltrabar yang sungguh luar biasa. Pihaknya sangat terbuka dengan masukan-masukan dari DJKN sebagai pengelola aset negara dan mengijinkan untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan seluruh SKPD.

Walaupun sudah berumur 72 tahun, pria yang berpenampilan elegan ini menambahkan bahwa Propinsi Sulawesi Tenggara baru satu tahun memiliki badan yang mengelola aset daerah yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Propinsi Sultra yang masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari DJKN selaku Pengelola BMN terkhusus kaitannya dengan BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP)  

Kepala Bidang PKN Kanwil DJKN Sulseltrabar saat menyampaikan materi BMN DK/TP

Menindaklanjuti pertemuan dengan Wakil Gubernur, bertempat di ruangan rapat BPKAD Propinsi Sultra dilakukan rapat kecil dengan Kepala BPKAD Propinsi Sultra yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset daerah dan beberapa staf BPKAD.

Rapat dibuka oleh Ngakan, Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar terkait pengelolaan BMN DK/TP yang perolehannya sebelum tahun 2011. Diharapkan setelah pertemuan ini akan ada progress terkait penyelesaian BMN DK/TP yang perolehannya sebelum tahun 2011, ujar Ngakan.  

Selanjutnya Bula, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Sulseltrabar menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009 masih ditemukan BMN yang berasal dari dana DK/TP masih tercantum sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang seharusnya menurut BPK, BMN yang berasal dari dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan tersebut harus sudah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor: 125/PMK.06/2011 yang telah diubah dengan PMK Nomor : 98/PMK.06/2013 tentang Hibah BMN DK/TP yang perolehannya sebelum tahun 2011 ini diperlukan sebuah langkah kongkrit antara Pengelola BMN dengan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Daerah. Langkah kongkrit dapat diimplementasikan dengan mengagendakan pertemuan dengan seluruh Kepala SKPD dengan tujuan untuk secara bersama-sama melakukan inventarisir dan melakukan sinkronisasi terkait pengelolaan BMN DK/TP tersebut, tegas Bula.

DJKN Goes To Campus



Untuk lebih memperkenalkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN), Pelayanan Penilaian dan Pengurusan Piutang Negara/Daerah dan layanan lelang, KPKNL Kendari akan menyampaikan kuliah umum kepada mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara.

Acara ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 bertempat di BallRoom Fakultas Ekonomi Unhalu.

Pada kuliah umum tersebut akan dibahas terkait bagaimana mengelola aset /BMN, meyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Penilaian secara umum dan sekilas terkait layanan lelang.


Selasa, 04 Februari 2014

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN




I.   Objek
1.     Seluruh BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan;
2.     Selain Tanah dan/atau Bangunan:
a.     memiliki Bukti Kepemilikan;
b.  tidak memiliki Bukti kepemilikan tetapi nilai perolehannya di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/ satuan.
II.   Dasar Hukum
1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
3.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Lampiran I;
4.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Kepala Kantor Wilayah Dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan.
III.   Pertimbangan/alasan
1.     Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan K/L;
2.     Untuk dioperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi K/L;
IV.   Tata Cara
1.   Pengguna/kuasa pengguna barang menyelesaikan dokumen kepemilikan;
2.   Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengguna Barang;
3.   Pengguna Barang, mengajukan usulan penetapan status penggunaannya kepada Pengelola Barang;
4.   Pengelola Barang melakukan kajian dan pertimbangan, dalam hal:
5.   Usulan ditolak (disertai alasan);
6.   Usulan disetujui,Pengelola Barang menerbitkan keputusan penggunaan BMN pada K/L;
7. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
8.   Pengguna/Kuasa Pengguna Barang melaksanakan penatusahaan dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.

Selasa, 28 Januari 2014

TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN BMN



Untuk menindaklanjuti hasil penertiban Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 403/KMK.06/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian Lembaga. KMK ini bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Lembaga yang harus sudah diusulkan kepada Pengelola Barang sebelum 31 Desember 2015. Adapun permasalahan dan Solusi terkait permasalahan BMN yang terjadi di lapangan adalah  sebagai berikut:

NO
MASALAH
SOLUSI KMK 403/KMK.06/2013
1
BMN Tidak Ditemukan
Dibentuk tim internal untuk melakukan penelitian dan verifikasi. Apabila ada indikasi kesalahan dilakukan proses TGR. Apabila tidak, maka Pengguna Barang (PB) mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMN dengan melampirkan BA-04 dan BA-05 serta syarat-syarat yang diatur dalam KMK ini
2
BMN dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar BMN
PB mengajukan usul penghapusan BMN yang  berada dalam kondisi Rusak Berat namun masih tercatat dalam daftar BMN  kepada Pengelola Barang berdasarkan BA penertiban BMN dan Surat Pernyataan dari PB/KPB  bahwa BMN dalam kondisi rusak berat dan  tidak dapat dilakukan pemindahtanganan/pemanfaatan. Koreksi pada Laporan Barang PB/KPB terhadap hasil inventarisasi  berupa perubahan kondisi barang dilakukan dengan menggunakan data dari dokumen sumber (BA 01)
3
BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L  namun belum bersertifikat atas nama K/L
Bila BMN telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, maka PB segera memproses sertifikasi ke BPN selanjutnya BMN tersebut dijaga dan diamankan dari penggunaan/pemanfaatan pihak lain yang tidak berhak dengan memasang plang, pemagaran, dan menitipkan kepada aparat setempat (Lurah/Camat). BMN tersebut dicatat dalam Laporan  Barang PB/KPB dan diungkapkan ke CALK dan Catatan atas Laporan BMN
4
BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L  namun tidak didukung dengan dokumen kepemilikan 
PB/KPB mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal guna pengurusan  bukti kepemilikan (sertifikasi ke BPN) dengan berkoordinasi dengan pejabat terkait, selanjutnya BMN tersebut dicatat dalam Laporan  Barang PB/KPB dan diungkapkan ke CALK dan Catatan atas Laporan BMN
5
BMN dikuasai oleh pihak lain
Jika ada bukti kepemilikan atas BMN, namun BMN dikuasai pihak lain, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang WAJIB melakukan upaya utk dpt menguasai  BMN tsb dengan cara Melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah dg pihak yg menguasai BMN yang bersangkutan baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat pemerintah yg terkait. Jika pendekatan tidak berhasil maka dilakukan upaya hukum :
a.    Utk BMN berupa tanah, mengajukan pemblokiran hak atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan dlm hal sudah bersertifikat. Jika belum bersertifikat diajukan ke kepala desa/lurah/camat
b.    Utk BMN berupa tanah dan/atau bangunan, mengajukan permohonan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas BMN tsb yg ditindaklanjuti dgn pengosongan
c.    Melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dgn mengajukan gugatan/intervensi
d.    Menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian/kejaksaan/KPK dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana yg dilakukan oleh pihak lain tsb.

6
BMN Dalam Sengketa
Jika terjadi sengketa, dengan bukti yang kuat Pengguna Barang/KPB melakukan pendekatan persuasif baik sendiri maupun dg mediasi aparat pemerintah yg terkait. Jika tdk dapat diselesaikan secara persuasif, maka dilakukan upaya hukum dgn melibatkan Pengelola Barang (DJKN/KPKNL) untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan setempat atau penyelesaian arbitrase.
7
BMN dimanfaatkan oleh pihak lain dengan kompensasi tapi tidak sesuai ketentuan
Dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional terhadap pelaksanaan pemanfaatan yang telah terjadi. Penerimaan negara dari pemanfaatan BMN tersebut disetor ke Kas Negara dan jika terdapat  hak Negara yang masih terhutang oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut harus menyetor ke Kas Negara. selanjutnya BMN tersebut dicatat dalam Laporan  Barang PB/KPB dan diungkapkan ke CALK dan Catatan atas Laporan BMN
8
BMN dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa kompensasi
Pemanfaatan BMN tersebut harus ditinjau kembali dan diaudit oleh aparat pengawas fungsional.  Pemanfaatan BMN oleh Pemda dan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain untuk melaksanakan TUPOKSI  K/L tidak perlu membayar kompensasi



Senin, 27 Januari 2014

MARI KITA AWASI PENGELOLAAN BMN





Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.06/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL BMN) yang merupakan ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.     Bahwa Pengawasan dan Pengendalian BMN merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari 10 siklus pengelolaan BMN (life cycle asset management), yakni:  (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran ; (2) Pengadaan; (3) Penggunaan; (4) Pemanfaatan; (5) Pengamanan dan pemeliharaan; (6) Penilaian; (7) Penghapusan; (8) Pemindahtanganan; (9) Penatausahaan; (10) pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
2.        Bahwa Objek Wasdal adalah : (1) BMN; (2) Pelaksanaan pengelolaan BMN; (3) Pejabat/pengelola yang melaksanakan pengelolaan/pengurusan  BMN
3.        Pengawasan dan Pengendalian dilakukan oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang, yang mana ruang lingkup wasdal oleh Pengelola Barang adalah Pemantauan dan Investigasi, sedangkan ruang lingkup wasdal yang dilakukan oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang meliputi Pemantauan dan Penertiban.
4.        Pemantauan dan Penertiban yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang meliputi pelaksanaan:
a.    Penggunaan;
b.    Pemanfaatan;
c.    Pemindahtanganan;
d.   Penatausahaan; dan
e.    Pemeliharaan dan pengamanan,
atas BMN yang berada dibawah penguasaannya.


5.        Kuasa Pengguna Barang/Satker memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait pengawasan dan pengendalian BMN yang berada dibawah penguasaannya yang meliputi:
a.    melakukan pemantauan atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan dan pengamanan BMN;
b.    melakukan penertiban atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan dan pengamanan BMN;
c.    memberikan  penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan Investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan dan pengamanan BMN;
d.   dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit atas tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban BMN sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
e.    menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam huruf d  sesuai peraturan perundang-undangan.
6.    Pemantauan oleh Kuasa Pengguna Barang/Satker  merupakan pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan atas BMN yang berada dalam penguasaannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.    Bahwa  Kuasa Pengguna Barang/Satker  wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan BMN yang berada dibawah penguasaannya dengan cara:
a.    Pemantauan Periodik yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali yang diselesaikan paling lama akhir bulan Februari tahun berjalan untuk kegiatan  pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN tahun sebelumnya.
b.    Pemantauan Insidentil  yang dilaksanakan sewaktu-waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan tertulis dari masyarakat dan/atau diperolehnya informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik, dan harus diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya pelaksanaan pemantauan insidentil bersangkutan.
8.        Dari hasil pemantauan yang telah dilakukan, Kuasa Pengguna Barang/Satker melakukan Penertiban sebagai tindak lanjut dari Pemantauan tersebut apabila :
a.    diketahui adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau   
b.    surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang, sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan dan/atau Investigasi Pengelola Barang dan/atau hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah.
9.        Kuasa Pengguna Barang/Satker  melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud diatas paling lama diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pemantauan selesai atau surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang diterima.
10.    Untuk penjelasan Objek BMN yang dipantau, Kondisi dan Tindak Lanjut Penertiban BMN dapat dilihat pada lampiran I. (Lampiran dapat diunduh pada https://drive.google.com/file/d/0B-LJMfuXJlRSWFd5OG01aS1XN2s/edit?usp=sharing )
11.    Tindak lanjut dari hasil pemantauan dan penertiban diatas dapat dilakukan sebagaimana berikut:
a.    Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit atas tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban.
b.    Permintaan audit sebagaimana dimaksud pada point 1 dilakukan apabila ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN.
c.    Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada point 2 sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan upaya hukum apabila dari hasil audit terbukti terdapat penyimpangan yang melibatkan pihak ketiga.