Pages

Senin, 26 Januari 2015

Ikutan Lelang, Turut Berkontribusi Ke Negara




Masih ingat dengan Gayus Halomoan Partahanan Tambunan? Terpidana kasus korupsi dan pencucian uang beberapa tahun lalu yang telah divonis hukuman penjara selama 31 tahun dan dimiskinkan dengan cara merampas seluruh aset  hasil pencucian uang tersebut ke negara.

Di penghujung tahun 2014 yang lalu, tepatnya 23 Desember 2014 Direktorat Jendaral Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV telah melelang 3.100 gram emas 99 karat dan sebidang tanah seluas ± 260 m2 berikut bangunan rumah mewah yang terletak di Kelapa Gading-Jakarta Utara. 

Dari hasil pelelangan kedua barang rampasan milik terpidana gayus tersebut memberikan kontribusi pengembalian kerugian negara sebesar Rp 7,77 Milyar. Pelelangan harta rampasan tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan Kejaksaan Agung sehubungan sudah incracht nya perkara  yang melilit Gayus di Pengadilan.

Penjualan dimuka umum melalui lelang atas barang rampasan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan DJKN dalam hal pemberantasan korupsi sekaligus mengembalikan kerugian negara melalui hasil lelang sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke kas negara.

DJKN juga berkontribusi memberikan pendapatan negara melalui pelaksanaan lelang barang Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa waktu lalu bersempena dengan peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang dilaksanakan di Grha Sabha UGM pada tanggal 9-12 Desember 2014. 

DJKN melalui KPKNL Yogyakarta berhasil melelang barang-barang gratifikasi hasil penyitaan penyidik KPK dari penyelenggara dan pejabat negara. Dalam sekejap dan tanpa disadari sesungguhnya masyarakat Yogyakarta telah berkontribusi ke Negara hampir Seratus Juta Rupiah saat itu. Selain memberikan kontribusi ke kas negara, masyarakat juga dapat memiliki barang bagus  dengan harga murah.




KPKNL Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2015 akan melaksanakan lelang barang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik yang berasal dari eksekusi hak tanggungan, lelang penghapusan dan Bongkaran yang berasal dari permohonan Kementerian Lembaga, lelang sukarela, lelang barang rampasan dan sitaan.



Keberhasilan DJKN/KPKNL dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan lelang yang ada.

Senin, 01 Desember 2014

LELANG GRATIFIKASI KPK

"The Best Ever"
Sale Akhir Tahun!!!!
Mau barang berkualitas dengan harga terjangkau???
Kini saatnya anda membantu Negara lewat Lelang Barang Gratifikasi KPK

Hadiri dan ikuti Lelang email dan Lelang konvensional Barang Gratifikasi
tanggal 10 Desember 2014 dan 11 Desember 2014 di Graha Sabha Pramana UGM Yogyakarta





Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) pada 9 Desember 2014, Transparency International Indonesia (TII), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) akan melaksanakan lelang Barang Gratifikasi  KPK berupa Sepeda gunung, ipod, jam tangan, kemeja, dasi, handphone, tablet, stick golf dan barang sitaan lainnya.



Lelang  ini sebagai salah satu agenda kegiatan DJKN untuk mendorong kampanye anti-korupsi. Barang-barang yang akan dilelang akan dipamerkan pada tanggal 9-11 Desember 2014 di  Graha Sabha Pramana UGM Yogyakarta.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center DJKN di 500-991 atau pada KPKNL Yogyakarta, Jalan Kusumanegara Nomor 11 Gedung B GKN Yogyakarta, telpon 0274-544091

https://www.djkn.kemenkeu.go.id
https://www.facebook.com/DitjenKekayaanNegara

Kamis, 20 Februari 2014

DJKN GOES TO CAMPUS


Ibarat sebuah entitas bisnis yang semakin berkembang DJKN perlu lebih diperkenalkan kepada masyarakat, sehingga dapat dimengerti apa dan bagaimana peran DJKN selaku institusi yang melaksanakan sebagian fungsi dari Kementerian Keuangan, khususnya terkait pengelolaan kekayaan negara pelayanan penialian dan pelayanan lelang. Salah satu bentuk upaya mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan “DJKN Goes to Campus”. 

Untuk mewujudkan hal tersebut KPKNL Kendari pada Selasa 18 Februari 2014 dengan dimotori oleh Seksi PKN, melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan kekayaan negara, penilaian dan lelang bertempat di Universitas Haluoleo. Kegiatan tersebut diikuti kurang lebih 150 civitas academica Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, dengan narasumber Kepala KPKNL Kendari, Kepala Seksi PKN, Pelaksana Seksi PKN, dan Kepala Seksi Pelayanan Lelang.

Universitas dan Mahasiswa merupakan objek potensial untuk pengenalan DJKN, karena didalam komunitas kampus ini proses edukasi dan penyebaran informasi sangat mudah dilakukan dan diharapkan dalam forum sosialisasi ini dapat tercipta pemikiran maupun gagasan baru dari mahasiswa untuk pembaharuan DJKN kedepannya. 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Jurusan Akuntansi, Bpk. Arifudin dalam sambutannya menyatakan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan DJKN Goes to Campus, karena pengetahuan tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang yang akan disampaikan dapat membuka wawasan masyarakat dalam memahami bagaimana proses pengelolaan aset pemerintah. Selain itu beliau juga mengharapkan agar kerjasama antara instansi pemerintah dan kampus dapat terus dilakukan dan menjadi sebuah program yang berkelanjutan.

Setelah sambutan dari Ketua Jurusan Akuntansi, acara kemudian dilanjutkan dengan pengenalan organisasi DJKN, dalam sesi ini Kepala KPKNL Kendari Moh. Arif Rochman menyampaikan Profil Organisasi DJKN sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan yang membidangi pengelolaan atau management aset pemerintah dalam kesempatan itu pula beliau menyampaikan secara singkat pengaruh kinerja DJKN dalam opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Selain profil organisasi dalam kesempatan tersebut disampaikan pula tentang proses pengelolaan kekayaan Negara oleh salah satu pelaksana seksi PKN Angga Kunto Widianto, dilanjutkan dengan pengenalan tentang penilaian oleh Iwan Victor Leonardo dan pengenal tentang lelang oleh R. Arif Suharsono. Pembawaan materi yang ringan dan diselingi humor serta guyon menyegarkan suasana Ruang Aula Jurusan Akuntansi siang itu, mahsiswa pun antusias dalam menyimak materi yang disampaikan. Setelah materi berakhir dibuka sesi diskusi dan tanya jawab yang dimoderatori oleh Bpk. Arifudin, diskusi berjalan menarik karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa cukup kritis, minimnya waktu dan tingginya antusiasme mahasiswa dalam sesi ini menyebabkan tidak semua mahasiswa memperoleh kesempatan dalam mengajukan pertanyaan. Dalam sesi ini dibagikan juga door prize bagi (3) tiga peserta mengajukan pertanyaan paling kritis.

Pada akhir acara Kepala KPKNL Kendari menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan partisipasi segenap civitas academica Universitas Haluoleo, serta beliau juga mengharapkan kerjasama yang telah terjalin bisa terus berlanjut. Acara ditutup dengan pembagian sertipikat kepada para peserta .
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/goes-to-universitas-haluoleo 

Sabtu, 15 Februari 2014

BERSINERGI MENGELOLA BMN DK/TP



Wagub Prov.Sultra & Kakanwil DJKN Sulseltrabar
Bertempat di ruang kerja Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi tenggara, Brigjen (Purn) H. Moh. Saleh Salata menerima kunjungan Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan tenggara dan Barat (Sulseltrabar), Kepala KPKNL Kendari yang disertai dengan beberapa pejabat eselon III dan IV Kanwil DJKN Sulseltrabar dan KPKNL Kendari pada Kamis, 13 Pebruari 2014.

Dalam pemaparannya, Ngakan Putu Tagel menjelaskan tentang keberadaan Kanwil DJKN Sulseltrabar dan KPKNL Kendari sebagai salah satu unit vertikal di bawah DJKN Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan Negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang Negara, dan pelayanan lelang.

Di bidang pelayanan lelang, DJKN siap memberikan pelayanan apabila pemerintah daerah menghendaki untuk melakukan penjualan barang-barang milik daerah yang telah dihapus dengan cara lelang, untuk mengoptimalkan harga penjualan sehingga meningkatkan penerimaan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam bidang pengurusan piutang negara, selain mengurus piutang Negara, DJKN juga melakukan pengurusan piutang daerah. Oleh karena itu jika ada piutang daerah yang tidak dapat tertagih dapat diserahkan kepada KPKNL Kendari.

Wagub Sultra berjabat tangan dengan rombongan Kakanwil DJKN Sulseltrabar
Dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terkhusus yang berhubungan dengan nilai wajar aset tetap, pemda dapat bersinergi dengan Penilai KPKNL Kendari, tegas Ngakan.

Sedangkan dalam bidang pengelolaan barang milik negara, khususnya yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan (Dekon/TP), diperlukan peran serta Pemerintah Propinsi selaku koordinator Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik di propinsi maupun di 12 kota/kabupaten, untuk menjamin tertib fisik, tertib hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan BMN tersebut, tegas pria kelahiran Sembuwuk ini.

Brigjen (Purn) H. Moh. Saleh Salata menyampaikan permohonan maaf H. Nur Alam, SE, Msi, selaku Gubernur Sulawesi Tengara yang tidak dapat menerima kehadiran rombongan Kanwil DJKN Sulseltrabar karena keperluan tugas di luar negeri.

Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur dua periode ini menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kanwil DJKN Sulseltrabar dan jajarannya sebagai salah satu unit vertikal di Kementerian Keuangan, yang merupakan mitra kerja yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah.  Beliau sangat antusias dengan pemaparan Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar terkait pelayanan lelang, pengurusan Piutang Negara/Daerah,  pelayanan penilaian aset dan pengelolaan BMN DK/TP.

Pria yang merupakan mantan Bupati  Kabupaten Muna dan Ketua DPRD Propinsi Sultra ini menyatakan bahwa pihaknya merasa tersanjung atas kehadiran rombongan Kanwil DJKN Sulseltrabar yang sungguh luar biasa. Pihaknya sangat terbuka dengan masukan-masukan dari DJKN sebagai pengelola aset negara dan mengijinkan untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan seluruh SKPD.

Walaupun sudah berumur 72 tahun, pria yang berpenampilan elegan ini menambahkan bahwa Propinsi Sulawesi Tenggara baru satu tahun memiliki badan yang mengelola aset daerah yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Propinsi Sultra yang masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari DJKN selaku Pengelola BMN terkhusus kaitannya dengan BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP)  

Kepala Bidang PKN Kanwil DJKN Sulseltrabar saat menyampaikan materi BMN DK/TP

Menindaklanjuti pertemuan dengan Wakil Gubernur, bertempat di ruangan rapat BPKAD Propinsi Sultra dilakukan rapat kecil dengan Kepala BPKAD Propinsi Sultra yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset daerah dan beberapa staf BPKAD.

Rapat dibuka oleh Ngakan, Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar terkait pengelolaan BMN DK/TP yang perolehannya sebelum tahun 2011. Diharapkan setelah pertemuan ini akan ada progress terkait penyelesaian BMN DK/TP yang perolehannya sebelum tahun 2011, ujar Ngakan.  

Selanjutnya Bula, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Sulseltrabar menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009 masih ditemukan BMN yang berasal dari dana DK/TP masih tercantum sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang seharusnya menurut BPK, BMN yang berasal dari dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan tersebut harus sudah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor: 125/PMK.06/2011 yang telah diubah dengan PMK Nomor : 98/PMK.06/2013 tentang Hibah BMN DK/TP yang perolehannya sebelum tahun 2011 ini diperlukan sebuah langkah kongkrit antara Pengelola BMN dengan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Daerah. Langkah kongkrit dapat diimplementasikan dengan mengagendakan pertemuan dengan seluruh Kepala SKPD dengan tujuan untuk secara bersama-sama melakukan inventarisir dan melakukan sinkronisasi terkait pengelolaan BMN DK/TP tersebut, tegas Bula.

DJKN Goes To Campus



Untuk lebih memperkenalkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN), Pelayanan Penilaian dan Pengurusan Piutang Negara/Daerah dan layanan lelang, KPKNL Kendari akan menyampaikan kuliah umum kepada mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara.

Acara ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 bertempat di BallRoom Fakultas Ekonomi Unhalu.

Pada kuliah umum tersebut akan dibahas terkait bagaimana mengelola aset /BMN, meyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Penilaian secara umum dan sekilas terkait layanan lelang.


Selasa, 04 Februari 2014

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN




I.   Objek
1.     Seluruh BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan;
2.     Selain Tanah dan/atau Bangunan:
a.     memiliki Bukti Kepemilikan;
b.  tidak memiliki Bukti kepemilikan tetapi nilai perolehannya di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/ satuan.
II.   Dasar Hukum
1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
3.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Lampiran I;
4.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Kepala Kantor Wilayah Dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan.
III.   Pertimbangan/alasan
1.     Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan K/L;
2.     Untuk dioperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi K/L;
IV.   Tata Cara
1.   Pengguna/kuasa pengguna barang menyelesaikan dokumen kepemilikan;
2.   Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengguna Barang;
3.   Pengguna Barang, mengajukan usulan penetapan status penggunaannya kepada Pengelola Barang;
4.   Pengelola Barang melakukan kajian dan pertimbangan, dalam hal:
5.   Usulan ditolak (disertai alasan);
6.   Usulan disetujui,Pengelola Barang menerbitkan keputusan penggunaan BMN pada K/L;
7. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
8.   Pengguna/Kuasa Pengguna Barang melaksanakan penatusahaan dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.